JAKARTA: Pemerintah
Indonesia mempererat hubungan kerja dengan pemerintah Korea Utara. Hal
itu terlihat dengan kunjungan kedatangan Presiden Korea Utara Kim Yong
Nam dan sejumlah menterinya ke Indonesia .
Menanggapi
hal tersebut, Anggota Komisi I Muhammad Najib menyambut baik inisiatif
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan prinsip
politik bebas aktif dengan mengundang Presiden Korea Utara (Korut) Kim
Yong Nam ke Indonesia. Apalagi, kondisi negara komunis itu tengah
mendapat tekanan dan ancaman dari negara lain atas pengembangan
nuklirnya untuk tujuan militer.
"Saya kira ini langkah yang positif. Karena Indonesia tidak perlu terpengaruh dengan negara lain dalam membangun komunikasi dan kerja sama dengan Korut yang dipandang negara lain sebuah negara ancaman," ujar Najib saat RDP Komisi I dengan sejumlah kementerian membahas RUU Industri Pertahanan di Ruang Komisi I, Selasa (15/5).
Pernyataan ini disampaikan Najib terkait kedatangan Presiden Korea Utara Kim Yong Nam dan sejumlah menterinya ke Indonesia saat ini. Sore nanti, mereka juga akan diterima Pimpinan DPR.
Najib mengatakan, semestinya Indonesia dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hubungan baik yang terjalin selama ini, baik dengan Korsel dan Korut.
"Saya sebelumnya mendengar Korut telah menawarkan kerja sama bagi Indonesia untuk pengembangan kapal selam mini. Saya kira kapal selam mini ini sangat cocok bagi geografi Indonesia. Dan itu sesungguhnya yang paling mungkin kita miliki secara anggarannya. Namun sayangnya tawaran itu sepertinya belum direspons pemerintah RI," ujarnya.
Politisi PAN itu juga mengatakan, setelah merdeka pada tahun 1945, Presiden Soekarno langsung mencanangkan pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Namun realitasnya pengembangan nuklir Indonesia kini sudah sangat jauh dengan yang dilakukan Korea Selatan dan Korea Utara yang baru mengembangan industri nuklirnya pada era tahun 70-an.
"Bahkan, dengan pengembangan industri nuklirnya, kini Korut mampu membuat senjata dengan hulu ledak nuklir dengan jangkauan antar-benua dan cukup ditakuti negara-negara yang selama ini selalu menekan Korut," ujarnya.
"Saya kira ini langkah yang positif. Karena Indonesia tidak perlu terpengaruh dengan negara lain dalam membangun komunikasi dan kerja sama dengan Korut yang dipandang negara lain sebuah negara ancaman," ujar Najib saat RDP Komisi I dengan sejumlah kementerian membahas RUU Industri Pertahanan di Ruang Komisi I, Selasa (15/5).
Pernyataan ini disampaikan Najib terkait kedatangan Presiden Korea Utara Kim Yong Nam dan sejumlah menterinya ke Indonesia saat ini. Sore nanti, mereka juga akan diterima Pimpinan DPR.
Najib mengatakan, semestinya Indonesia dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hubungan baik yang terjalin selama ini, baik dengan Korsel dan Korut.
"Saya sebelumnya mendengar Korut telah menawarkan kerja sama bagi Indonesia untuk pengembangan kapal selam mini. Saya kira kapal selam mini ini sangat cocok bagi geografi Indonesia. Dan itu sesungguhnya yang paling mungkin kita miliki secara anggarannya. Namun sayangnya tawaran itu sepertinya belum direspons pemerintah RI," ujarnya.
Politisi PAN itu juga mengatakan, setelah merdeka pada tahun 1945, Presiden Soekarno langsung mencanangkan pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Namun realitasnya pengembangan nuklir Indonesia kini sudah sangat jauh dengan yang dilakukan Korea Selatan dan Korea Utara yang baru mengembangan industri nuklirnya pada era tahun 70-an.
"Bahkan, dengan pengembangan industri nuklirnya, kini Korut mampu membuat senjata dengan hulu ledak nuklir dengan jangkauan antar-benua dan cukup ditakuti negara-negara yang selama ini selalu menekan Korut," ujarnya.
Sumber : Vivanews
